Universitas Terbuka Surakarta Menggelar Seminar dengan tema Reformasi Birokrasi menuju UT PTN BH. Kegiatan Seminar ini diselenggarakan di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta pada Selasa, 19/07/2022. Kegiatan ini dilakukan sebagai bekal pengetahuan  para calon  wisudawan agar mampu menjadi katalis perubahan yang baik dalam lingkup birokrasi tempat wisudawan akan bekerja.

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai pembicara wakil dekan II FHISIP Universitas Terbuka, Dr. Siti Aisyah, M.Si. dan Sekda Surakarta yang diwakili oleh kepala Bagian Organisasi pemerintah Kota Surakarta, Mila Yuniarti, ST, MM.

Melalui paparannya, wakil dekan II FHISIP Universitas Terbuka, Dr. Siti Aisyah, M.Si menyampaikan pentingnya reformasi birokrasi, salah satu bentuknya adalah transformasi Universitas Terbuka dari status Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Berbadan Hukum (PTN BH). Perubahan status layanan ini sangat diperlukan untuk memperluas gerak dan jangkauan Universitas Terbuka sebagai institusi Pendidikan tinggi dalam berpartisipasi lebih luas kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Siti Aisyah juga menjelaskan tantangan UT sebagai PTN BH juga besar, diantaranya adalah mekanisme kerja birokrasi yang perlu diubah menjadi budaya korporasi sehingga mampu dilakukan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada di Universitas Terbuka.

Kepala bagian Organisasi Pemerintah Kota Surakarta, Mila Yuniarti, ST, MM memaparkan Langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta. Fokus perubahan reformasi birokrasi di pemerintah kota Surakarta focus pada delapan hal diantaranya : Manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan aparatur SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tantangan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di pemerintah kota Surakarta diantaranya adalah perlunya Pemkot Surakarta untuk membuat dukungan system berbasis digital dan big data untuk pelayanan public prima dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selain itu kompetensi dan budaya kerja ASN juga menjadi tantangan pemkot Surakarta untuk melakukan reformasi birokrasi.